Pengelolaan dan Pengembangan Tenaga Pengajar

Di dalam perencanaan dan pengembangan program pembelajaran tentunya dibutuhkan pengelolaan tenaga pengajar sebagai sumber belajar yang memiliki peranan terbesar dalam memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Secara administratif di BPPK (Unit Eselon I saya bekerja), kegiatan pengelolaan tenaga pengajar dilakukan oleh Subbidang Pengelolaan Tenaga Pengajar  (Subbid TP) di Bagian Renbangdik di Pusdiklat (Unit Eselon II), di mana cakupan tugasnya tidak hanya mengenai penugasan mengajar dan tugas kediklatan lainnya melainkan juga termasuk pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Subbid Pengelolaan TP juga menerbitkan rekomendasi tenaga pengajar, di mana manfaatnya adalah untuk memberi saran atau bahan pertimbangan kepada pihak yang paling bertanggung jawab dalam menentukan/ menunjuk pengajar yang akan mengampu materi pembelajaran tertentu, sesuai Rumpun Mata Keahlian yang dikuasainya. Adapun datanya bersumber dari database pengajar (dari subbidang tenaga pengajar) maupun hasil evaluasi pengajar yang telah diolah dari Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja (Evaluasi pengajar pelatihan sejenis), masukan dari narasumber saat rapat kurikulum, masukan dari Wali Program,  dan survey (mencari secara formal dan informal) baik melalui internet, lembaga. Dalam rekomendasi Tenaga Pengajar, subbid TP tidak hanya mempertimbangkan persyaratan administratif saja, tetapi wajib melihat prasyarat kompetensi (prerequisite) calon pengajar. Yang dimaksud dengan prerequisite adalah kompetensi awal atau minimal yang harus terpenuhi sebelum pengajar mendapat penugasan, dan kompetensi ini meliputi KSA, atau knowledge, skill, dan attitude dalam keahlian tertentu, yang bisa dilihat dari sertifikasi dan jam praktik yang dimiliki calon pengajar.

teacher_teaser

Secara ringkas, tugas administratif lainnya oleh Subbid TP  yang terkait pengelolaan tenaga pengajar yaitu

  • mengukur beban kerja tenaga pengajar (widyaiswara), menyusun profil tenaga pengajar
  • menyusun database pengajar, dokumen kinerja dan monitoring risiko
  • menyusun surat keterangan, Surat Rekomendasi Tenaga Pengajar dan SPMK yang diperlukan pengajar
  • mengoordinasikan kebutuhan pembelajaran maupun uji kompetensi widyaiswara
  • Melakukan negosiasi dan kesepakatan tarif dengan pengajar, khususnya pengajar praktisi (output dokumen: referensi tarif dan surat pernyataan tarif

Pengembangan Tenaga Pengajar

Menurut Wexley dan Latham (1991:22-24) terdapat enam elemen yang harus dipenuhi seorang pengajar yaitu (1) pengajar harus mencapai tujuan spesifik pembelajaran; (2) pengajar harus mengajar prinsip dasar pembelajaran orang dewasa; (3) pengajar harus mampu berkomunikasi efektif pada saat pembelajaran; (4) pengajar harus mengajar sesuai dengan materi perencanaan tiap pertemuan pembelajaran; (5) pengajar harus mampu memilih metode terbaik yang akan digunakan; dan (6) pengajar harus mampu memahami peserta secara individual.

Tenaga pengajar yang dilibatkan di program pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan agar memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan oleh Wexley dan Latham tersebut. Oleh karena itu tenaga pengajarnya terdiri atas widyaiswara atau pejabat/pegawai yang ada kaitannya dengan materi substantif pembelajaran serta praktisi eksternal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (menurut ketentuan kami ya…):

(1) menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian substantif pada mata pelajaran yang akan diberikan;

(2) mempunyai kemampuan  dan/atau pengalaman mengajar; dan

(3) mendapat persetujuan mengajar dari pimpinan instansi.

Dan untuk memastikan jika tenaga pengajar selalu mengikuti tuntutan perkembangan terkini maka upaya pengembangan mereka harus tetap dilaksanakan. Pengembangan tenaga pengajar sebagaimana pengembangan ASN Kemenkeu lainnya mengacu pada PER-4/PP/2017 yang bisa mengambil bentuk pembelajaran klasikal maupun non klasikal. Bentuk pembelajaran klasikal misalnya

  • pelatihan; baik pelatihan teknis, pelatihan fungsional, maupun pelatihan sosio kultural
  • seminar maupun pertemuan ilmiah lainnya yang sejenis
  • kursus maupun short course skill lainnya
  • penataran maupun kegiatan character building lainnya
  • lokakarya maupun workshop teknis
  • sosialisasi dan community of practice (COP) sharing
  • dan lain-lainnya yang membutuhkan tatap muka kelas antara pemateri dan peserta

Sedangkan bentuk pembelajaran non-klasikal antara lain

  • e-leaming dan pelatihan jarak jauh
  • magang (on the job learning)
  • pertukaran pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta atau secondment
  • mentoring
  • coaching
  • keteladanan (job shadowing)
  • observasi
  • consultation
  • Community of Practice (COP) group
  • dll

Sampai di sini dulu ya bahasan kita. Semoga teman-teman saya yang suka nanya bagaimana pengembangan tenaga pengajar dilaksanakan di tempat kerja saya terpuaskan dengan secuil tulisan ini. Saya lanjutkan sharing topik lainnya nanti ya, sesuai dengan FAQ yang teman-teman berikan lewat email. OK cherioo…

Pembelajaran: Jangan Salah Mendefinisikan

pen

Saya mau cerita jika pedoman disain pembelajaran di unit kerja saya, BPPK,  tuh masih belum tepat jadi pedoman penyusunan kurikulum. Ya, saya tegaskan sekali lagi jika PER-4/PP/2017 kurang lengkap dan tepat untuk menjadi pedoman desain pembelajaran di Kementerian Keuangan. Kenapa? Biar gampang saya break down secara runut saja ya…tolong menyimak pakai konsentrasi biar lebih gampang dicerna. Sama siapkan PER-4 sambil buat dicoret-coret jika perlu.  I am not playing judge here, ini cuma masukan supaya ada move untuk segera memperbaiki pedoman penyusunan kurikulum di BPPK.

OK, pra anggapan saya yaitu pertama, ada ketentuan yang mismatch secara eksternal dengan peraturan-peraturan lain yang berlaku di Kemenkeu. Kedua, ada ketidaksesuaian secara internal di dalam PER-4/PP/2017 tersebut maupun ketidakjelasan teknis dalam pedoman tersebut.

Saya enlist dulu fakta-fakta yang mempengaruhi pra anggapan saya:

  1. Pada PER-4/PP/2017 Bab I Pasal 1 poin 2: definisi pembelajaran tidak sama dengan definisi pada PMK Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di Kementerian Keuangan serta PMK Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran.
  2. Pada PER-4/PP/2017 Bab II Pasal 4 menuliskan Bentuk Pembelajaran secara kurang tepat.
  3. Pada PER-4/PP/2017 BAB IV Pasal 13 mengatur tugas dan tanggung jawab menyusun desain pembelajaran secara lengkap oleh Widyaiswara tetapi pada Bab V terdapat unsur yang belum diatur yaitu KNS.
  4. Lampiran dalam PER-4/PP/2017 belum seluruhnya sesuai dengan aturan-aturan maupun petunjuk pengisian dalam pedoman tersebut.

OK ya saya coba analisis satu per satu masalah tadi.

  1. PER-4/PP/2017 Bab I Pasal 1 poin 2 menyederhanakan definisi “pembelajaran Kementerian Keuangan Corporate University” menjadi “pembelajaran” sedangkan keduanya adalah hal yang berbeda. Pembelajaran Corpu mengacu pada competency development secara luas yaitu sebagai organizational learning yang meliputi banyak aspek, sedangkan pembelajaran dalam aturan PMK Nomor 216/PMK.01/2018 dan PMK Nomor 45/PMK.011/2018 pembelajaran mengacu pada pengertian instructional learning yang lebih sempit yaitu terkait pelatihan atau training (dulu disebut ‘diklat’); di mana instructional adalah bagian kecil saja dari competency development. Ini diperkuat dengan Pasal 10 dalam PMK Nomor 216/PMK.01/2018 yang menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi dengan desain pembelajaran adalah hal yang berbeda. Desain pengembangan kompetensi memiliki Model 70:20:10 dan ini sangat berbeda dengan desain ‘instruksional’ (dulu disebut “disain kurikulum”) di mana dalam pengertian kedua memiliki porsi 10 saja (sebagai instructional learning atau training) yang harus dibuat berimpact tinggi dengan mengaitkan pada 20 (collaborative learning) dan 70 (workplace learning). Pendefinisian ‘pembelajaran’ yang tepat akan memudahkan perubahan/penambahan komponen-komponen instruksional agar selaras dengan Model Pembelajaran Corpu 70:20:10.
  2. Pada PER-4/PP/2017 Bab II Pasal 4 kata “Bentuk” tidak tepat digunakan karena klasikal dan nonklasikal merupakan “Jalur Pembelajaran”, jadi sebaiknya kata tersebut dihilangkan. Tentunya ini juga dimaksudkan agar selaras dengan ketentuan di PMK 216/PMK.01/2018 yang menyebutkan tentang jalur pembelajaran klasikal dan nonklasikal. Maka pada Pasal 5 dan Pasal 6 di PER-4/PP/2017 perlu ditambahkan kata “Bentuk Pembelajaran”.
  3. Pada PER-4/PP/2017 Pasal 13 tugas pengembangan desain pembelajaran seolah semua menjadi tugas Widyaiswara sedangkan pada mekanismenya (Bab V) desain pembelajaran adalah kerja Tim Penyusun Desain Pembelajaran dan Widyaiswara bertanggung jawab penuh hanya di penyusunan GBPP (Garis-Garis Besar Program Pembelajaran) dan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) seperti tertulis di pasal 18, sedangkan pada komponen lain Widyaiswara adalah SGO (Skills Group Owner) terkait pendidikan dan pelatihan. Penyusunan KAP telah terlihat jelas mekanismenya pada Bab V tetapi mekanisme tentang KNS belum ada di Bab V.

Coba disimak Tabel berikut ini, ada beberapa contoh saja hasil analisis ketidaksesuaian penulisan dalam PER-4/PP/2017, dibuat tabel supaya lebih ringkas saja.

No. Hal Analisis
1. Lampiran I halaman 1. Format 1 KAP. No. 5 Penulisan Model Pembelajaran adalah salah. Seharusnya ditulis ‘Bentuk Pembelajaran’.
2. Lampiran I halaman 4. Petunjuk Pengisian Petunjuk Pengisian perlu dibuat lebih jelas. Misalnya pada No. 2 tentang penulisan Tujuan Program harus dijelaskan jika diisi dengan kalimat pernyataan (statement) tentang pemenuhan kebutuhan performansi (learning output) yang diinginkan.

Pada No. 3 tentang Kebutuhan Strategis Unit Pengguna harus dijelaskan jika diisi pemenuhan kebutuhan stategis (learning outcome) yang seperti apa.

Pada No. 4 tentang Sasaran harus dijelaskan jika diisi dengan target peserta secara khusus (specific target learner) misalkan unit tertentu atau jabatan tertentu.

Pada No. 6 tambahkan tentang ‘learning goal’ agar tidak rancu dengan No. 2. Perlu ditambahkan pengunaan kata kerja operasional dengan format ABCD untuk penyeragaman penulisan tujuan di seluruh BPPK.

3. Lampiran I halaman 6.

Petunjuk Pengisian

Pada No. 19 perlu dijelaskan lagi yang dimaksud dengan Kualifikasi Umum adalah syarat administrasi seperti Pendidikan, Pangkat/Gol., serta jabatan.

Pada No. 20 perlu dijelaskan lagi yang dimaksud dengan Kualifikasi Khusus adalah kompetensi khusus pengajar; sertifikasi khusus, dll.

Pada No. 28 kata ‘nomor’ dihilangkan karena redundansi dengan NIP.

4. Lampiran I halaman 11 s.d. 14.

Contoh 1 KAP

Contoh KAP Pelatihan Metode Kajian Penganganggaran masih banyak terdapat kesalahan penyusunan, antara lain:

1.       Penulisan SK dan KD tidak sepenuhnya format ABCD sehingga tujuan tidak memenuhi prinsip SMART

2.       Analisis Instruksional di SK 5 tidak logis

3.       Penulisan Jenis dan Jenjang Program seharusnya tertulis  “Pelatihan Teknis Tingkat Dasar”.

4.       Pengisian Fasilitas hendaknya langsung menuliskan jenis fasilitas yang diberikan (bukan memilih ada/tidak) misalnya 1. Asrama / Hotel standar BPPK  

2. Konsumsi Prasmanan  3. ATK Pelatihan

4. Perpustakaan              5. Laboratorium Praktik dll

5. Lampiran I halaman 19

Contoh 2 KAP

Kesalahan penulisan Persyaratan Peserta yaitu syarat kompetensi seharusnya dikosongkan, karena Pendidikan termasuk syarat administrasi dan jenjang pelatihan adalah tingkat dasar maka tidak ada entry behavior.
6. Lampiran II halaman 3.

Petunjuk Pengisian

Pada no. 14 dan 15 perlu diatur ketentuan waktu apakah berupa jamlat (JP) atau satuan menit agar terdapat keseragaman.

Pada No. 16 ditambahkan acuan ketentuan penulisan referensi untuk penyeragaman. (Harvard style/APA style/ Ketentuan Penulisan KTI dll)

Dan masih banyak lagi kesalahan/ketidaksesuaian yang dicantumkan dalam PER-4/PP/2017 yang umumnya meliputi:

  • Ketidakcermatan pengisian Deskripsi Program yang meliputi Tujuan Program, Kebutuhan Strategis Unit Pengguna yang akan Dicapai, dan Sasaran (Target Learners). Saya nanti akan buat tulisan khusus tentang cara merumuskan dan menyusun KAP ya, you just wait there. 
  • Penulisan Tujuan Perfomansi, Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar  dalam contoh di Lampiran Peraturan tidak memenuhi kriteria ABCD. Tujuan kan harus SMART ya, model penulisan ABCD itu sangat memenuhi unsur specific, measurable, achievable, realistic dan timely. Semua contoh tidak ada condition dan degree, so bagaimana kita bisa mengukur evaluasinya tanpa ada batasan dalam tujuan yang kita buat?
  • Penggunaan kata kerja yang tidak operasional pada tujuan performansi. Ini yang paling menggemaskan, karena saya rasa semua orang BPPK paham itu taksonomi Bloom dan paham daftar KKO atau action verbs yang lazim dipakai. Jangan gunakan kata kerja yang tidak bisa ukur pencapaian keberhasilannya secara spesifik, misalnya kata “memahami”, “menghayati”, “menginternalisasi”, duuh nanti mengukur ketercapaiannya seperti apa ya? Can you figure it out? Susah kan? 
  • Kerunutan dan kelogisan analisis instruksional dari SK menjadi KD. Saya perlu sharing lagi nih cara Dick and Carey menyusun tujuan pembelajaran. Just wait.
  • Penulisan persyaratan peserta dan kualifikasi pengajar tidak seragam. Harusnya PER mengatur penyeragaman cara menuliskan specific target learners seperti apa, dan leveling pelatihan harus dijelaskan mana yang perlu prasyarat entry behavior. Sama halnya dengan persyaratan mengajar, atur agar kita bisa bedakan antara syarat administrasi dengan persyaratan kompetensi.
  • Contoh KAP e-Learning yang diberikan tidak sama dengan format pedoman, which is so misleading kalau pegawai yang kurang paham malah mengambil dan meniru contoh yang nocontoh alias salah.
  • Satuan estimasi waktu dalam GBPP yang tidak seragam, ada yang dengan JP ada dengan Menit. So, gunanya peraturan ya harus menstate sampai detail ukuran satuan waktu yang mau dipakai.
  • Tidak mencantumkan format KNS (Kerangka Naskah Soal) yang merupakan bagian dari kurikulum. So, how are you gonna plan the evaluation kalau KNS saja tidak ada contohnya?

So far itu saja yang bisa saya ulas, dan simpulan saya:

  1. PER-4 /PP/2017 disusun dengan kurang teliti dan terkesan terburu-buru diterbitkan mengingat ketentuan tentang Manajemen Pengembangan SDM dan AKP baru diterbitkan di tahun 2018. Ini yang menjadi faktor mismacth dengan PMK Nomor 216/PMK.01/2018 maupun PMK Nomor 45/PMK.011/2018.
  2. Perlu redefinisi “pembelajaran’ dengan jelas dalam PER-4 /PP/2017. Bedakan jelas antara organization learning, development, dan training.
  3. Perlu revisi ketentuan dan Lampiran Contoh yang benar dalam PER-4/PP/2017.

Saran saya sih BPPK perlu segera membentuk tim penyusun revisi atas PER-4/PP/2017. Kalau perlu pakai konsultan pendidikan khusus buat ngajarin para struktural di sini. Lalu BPPK perlu menyosialisasikan konsep Corporate University secara lebih jelas lagi, sepertinya tidak semua pegawai paham dengan pembelajaran corporate university, padahal dulu sudah ada program Microlearning Pengenalan Kemenkeu CorpU di KLC. Berarti course itu ngga ngefek? Wallahu A’lam…

Curriculum Design

disain curri

Curriculum Design

  • Arrangement of curriculum elements into a substantive entity.
  • Basic curriculum components:
    • Aim, goals, and objectives
    • Subject matter
    • Learning experiences
    • Evaluation
    • Emphasis on different components shape the design of the curriculum.
    • Taba believes that most curriculum lack balance because –
      • the components are poorly defined, or
      • they not considered within a theoretical framework
    • When curriculum are planned those who construct the curriculum may place differing emphases on these components parts.
    • Usually more emphasis is placed on the subject matter.
    • Sometimes “fashion” exerts a disproportionate influence on a curriculum, i.e., TQM, customer service, SOL’s, basics, etc.

    Horizontal and Vertical Organizations

    • Horizontal – Scope and integration (subjects)
    • Vertical – Sequence and continuity (corporate)Curriculum Design vs Instructional Design
      • Curriculum Design – The total plan that arranges the four components into the curriculum, i.e., objectives, content, learning experiences and evaluation).
      • Instructional Design – Refers specifically to one component, the potential experiences for the student, learning activities (methods and organization).

      Sources of Curriculum Design

      • Science as Source
      • Society as Source
      • Eternal and Devine Sources
      • Knowledge as a Source
      • The Learner as a Source

      Science as a Source

      • The scientific method provides meaning for the curriculum design.
      • Only those items that can be observed and quantified should be included.
      • Problem-solving should have the prime position in the curriculum, i.e., stress thinking.
      • Procedural knowledge or knowledge of process.
      • The curriculum teaches rational processes for dealing with reality.

      Society as a Source

      • Curriculum is an agent of society.
      • Curriculum are designed to serve the broad social interests of society, as well as the local community.
      • Support is shown for society as a curriculum source since the universe is becoming, rather than existing for our detached scientific viewing.
      • Society shows where to modify the curriculum.

      External and Devine Sources

      • Curriculum design should be intended to perpetuate society.
      • It should pass on the significance of people’s values and personal morality.
      • Devine will, eternal truth from the Bible.
      • Today these sources are reflected through the curriculum designer’s values and personal morality.

      Knowledge as a Source

      • One of the prime sources of curriculum.
      • Disciplined knowledge has a particular structure and a particular method(s) used to extend its boundaries.
      • Disciplined vs Undisciplined Knowledge
        • Disciplined = unique
        • Undisciplined = various (training)

      The Learner as a Source

      • Curriculum is derived from what we know about the learner.
      • We draw much from the psychological foundations.
      • Based on cognitive research.
      • Emphasizes “learning by doing”.

      Side Note

      • Even though decisions are essential, it appears that curricula are not the result of careful design deliberations.
      • Overall curriculum designs receive little attention both in schools and corporations.
      • Curriculum design is left to specialists in subject matter areas.

      Curricular Dimensions

      • Scope
      • Integration
      • Sequence
      • Continuity
      • Articulation
      • Balance

      Scope

      • Breadth
      • Content, topics, and learning experiences

      Integration

      • Linking all the knowledge and experience within the curriculum.
      • Assists in making meaning for the learner.

      Sequence

      • Ordering of knowledge
      • Vertical relationships, i.e.,
      • Simple to complex
      • Prerequisite
      • Whole to part
      • Chronological

      Continuity

      • Recurring and continuing opportunity to practice skill development.

      Articulation

      • Interrelatedness of various aspects of the curriculum.
      • “Lost knowledge” – just taught but not related to other learning or lessons.

      Balance

      • Appropriate weight be given to each aspect of the design.

      Representative Curriculum Designs

      • Student-Centered Designs – content and/or processes.
      • Learner-Centered Designs – based on students’ lives – interests, needs, and empowerment.
      • Problem-Centered Designs – focuses on problems of living and society (i.e., work, etc.)

      Summary

      • Curriculum design should possess internal consistency –
        • Cohesiveness
        • Coherence

      Instructional Systems Design (ISD)

      • The basic premise is that training is most effective when the trainees are provided a specific statement of what they must do and how their performance will be evaluated.
      • The instruction is then developed to teach learners through either hands-on or performance-based instruction.
      • The assumption is that a trainee can be taught to perform to a specified level or standard if the instruction is presented on small enough segments, is interactive, and is performance oriented.
        • American Society for Training and Development, March 1988, Issue 803

      Instructional Systems Design Model (ISD)

      • Analysis
      • Design
      • Development
      • Implementation
      • Evaluation

      ISD – Analysis

      • Gathers information to determine –
        • if training is the organizational response to the problem.
        • what the training should accomplish.
        • groups needing training.
        • resources available.
        • other needed information related to training.

      ISD – Design (curriculum)

      • Prepares the developer for selecting and writing program materials –
        write program objectives.
      • Develop test items.
      • Establish design structure and sequence.

      ISD – Development (instructional design)

      • The developer prepares training program –
        • Training materials support objectives.
        • Media selection appropriate to objectives.
        • Evaluation forms are prepared.
        • Documentation tracks participants progress.
        • Course documented.

      ISD – Implementation (instruction)

      • Actual instruction carried out –
        • Instructors selected.
        • Classes held.
        • Problems recorded.
        • Program revised up to implementation.

      ISD – Evaluation

      • Evaluation of training program
      • Evaluation carried out.
      • Use data to revise training program.

      Competency-Based Education Model

      • A system of education designed to develop prespecified, role relevant competence in those who are to be products of the system.
        • Writing Competency-Based Frameworks, VVCRC

      CBE Components

      • Duty Area
      • Task/Competency
      • Performance Objectives (conditions, performance and standard)
      • Performance Measures
      • Enabling Objectives
      • Instructional Activities
      • Resources

      Duty Area

      • Represents a category of job responsibilities, a grouping of similar tasks, i.e., baking in catering course.

      Task or Competency

      • Describes a measurable item of knowledge, skill, or behavior related to the occupational area, i.e., ordering staples in a baking unit.

      Performance Objectives

      • Explains what the student must do to demonstrate that he or she has mastered this task/competency.
      • Tells the student
        • under what conditions the performance will take place
        • exactly what performance is required
        • how well the student must perform as a minimum standard.

      Performance Measures

      • Tells how the student performance will be assessed.

      Enabling Objectives

      • Offers suggested steps leading to mastery of the performance objective, including
        • subskills
        • related skills
        • supporting concepts
        • related knowledge
        • theory behind a psychomotor skill
        • reinforcement of prior learning
        • parts of the performance required

      Instructional Activities

      • Presents suggested assignments contributing to the student’s mastery, including such activities as –
        • group projects
        • individual projects
        • written work
        • oral work
        • critical thinking activities
        • demonstrations/simulations
        • audiovisual presentations
        • projects
        • experiments

      References

      • nLists a variety of aids for teaching the task/competency
        • audiovisuals
        • printed materials

      Selection of a Model

      • All use Foundations as specified by Ritz Model (due March 22)
      • Select Model for Remainder of Curriculum (Due April 19)
      • Ritz Model
      • ISD Model (Design Component)
      • CBE Model

Penyusunan Modul

MATA DIKLAT: BAHAN AJAR & REVIEW BAHAN AJAR

Fasilitator : Efi Dyah Indrawati

 

Cover Modul DTSS Penyusunan Modul

I. TIK / Kompetensi Dasar

  1. Menjelaskan modul sebagai bahan ajar
  2. Menjelaskan konsep dasar modul
  3. Menyebutkan pedoman penyusunan modul
  4. Mengembangkan modul
  5. Mereview modul

II. Ruang Lingkup Materi / Pokok Bahasan

A. Modul sebagai bahan ajar

B. Konsep dasar modul

C. Pedoman penyusunan modul

D. Pengembangan modul

E. Review modul

III. Evaluasi

  1. Pre tes (bersama dengan materi lain di awal Diklat)
  2. Tugas (dalam bentuk Portofolio)
  3. Post tes (bersama dengan materi lain di akhir Diklat)

IV. Daftar Pustaka

Diktat Penyusunan Soal, 2003. Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas.

Soetrisno & Azhari. 2006. Pengembangan Modul Diklat. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta: LAN.

Pedoman Penyusunan Modul di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-003/PP/2009.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 tahun 2011 tentang Juknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penulisan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

URAIAN BAHAN AJAR :

A. MODUL SEBAGAI BAHAN AJAR

Dalam proses pembelajaran sangat diperlukan adanya bahan diklat sebagai media pembelajaran dan alat bantu pelatihan sehingga memudahkan bagi pembelajar untuk memahami suatu materi pelajaran, serta sebagai panduan bagi widyaiswara/pengajar dalam menyampaikan materi pelajaran. Bahan diklat adalah bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu klasifikasi profesional tertentu. Dengan demikian bahan diklat memiliki bentuk yang sangat beragam. Dalam istilah bahasa Inggris, bahan diklat diterjemahkan sebagai training resources, yaitu apa saja yang dapat digunakan dalam pelatihan (anything can be used for training). Pemilihan dan penyusunan bahan diklat merupakan bagian dari kegiatan pemilihan strategi pembelajaran di dalam diklat, yang dilakukan setelah analisa instruksional.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2006 bahan diklat meliputi :

  1.  Bahan ajar Diklat.
  2.  Silabus Mata Diklat dan Skenario Pembelajaran (SMD dan SP) atau juga disebut Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat dan Rencana Pembelajaran (RBPMD dan RP), dahulu disebut GBPP dan SAP .
  3.  Bahan Tayang /Transparansi
  4.  Modul Diklat
  5.  Tes Hasil Belajar.

Jadi bahan ajar adalah bagian dari bahan diklat. National Center for Vocational Education Research Ltd / National Center for Competency Based Training yang diterjemahkan Kiranawati (2007), menyebutkan pengertian bahan ajar adalah sebagai berikut:

–     Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.

–     Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.

–     Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan peserta diklat untuk belajar.

Dari ketiga pengertian di atas, dapat kita rangkum bahwa bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik tertulis maupun tidak tertulis, dan disusun secara sistematis yang membantu peserta diklat untuk belajar.

Bentuk bahan ajar bisa meliputi:

–       Bahan cetak seperti: handout, buku, modul, lembar kerja peserta diklat, brosur, leaflet, wallchart.

–       Audio Visual seperti: power point presentation, video/film, VCD, DVD

–       Audio seperti: radio, kaset, CD audio, piringan hitam, MP3 player

–       Visual: foto, gambar, model/alat peraga, maket dll

–       Multi Media: CD interaktif, aplikasi computer-based atau Internet-based, aplikasi e-learning dll

Selanjutnya dalam hal pengembangan bahan ajar, ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan. Prinsip Pengembangan bahan ajar menurut Bintek KTSP (2009) adalah sebagai berikut.

–       Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang kongkret untuk memahami yang abstrak.

–       Buatlah pengulangan sehingga akan memperkuat pemahaman ·

–       Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta diklat

–       Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar

–       Mencapai tujuan pembelajaran dilakukan setahap demi setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian atau level tertentu.

–       Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta diklat untuk terus mencapai tujuan

Selain itu, dilanjutkan pula bahwa bahan ajar perlu memenuhi ketentuan:

–       Susunan tampilan, yaitu yang terstruktur dan menarik

–       Bahasa , yaitu yang mudah dipahami dan komunikatif

–       Menguji pemahaman, yaitu disertai pengukuran atau tes pemahaman

–       Kemudahan dibaca, yaitu terkait dengan huruf dan redaksional

–       Materi instruksional, yaitu yang sesuai tujuan pembelajaran

Dari penjabaran di atas, terlihat bahwa modul adalah bagian dari bahan diklat berupa bahan ajar, yang perlu disusun menurut ketentuan sebagai bahan ajar yang baik. Tentunya modul berbeda dengan bahan ajar lain, seperti catatan perkuliahan/diktat, artikel jurnal, makalah, maupun buku teks. Modul merupakan bahan belajar mandiri, yang memiliki perbedaan mendasar dengan buku teks. Perhatikan beberapa perbedaan antara buku teks dan modul di bawah ini:

Buku Teks Modul
–       komunikasi satu arah-       peserta diklat pasif-       metode ceramah-       struktur tidak jelas-       belajar diatur sendiri

–       tidak mengenai orang tertentu

–       sedikit menerapkan pengetahuan dan ketrampilan

–       latihan hanya ada di akhir teks, terkadang tidak ada tugas/latihan sama sekali

–       materi terbagi dalam Bab besar

–       tidak ada umpan balik

–     komunikasi dua arah-       peserta diklat terlibat aktif-       metode dialog-       struktur  jelas-       belajar dibimbing

–       bersahabat dan memberikan dorongan

–       menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang baru didapatkannya

–       materi terbagi dalam penggalan yang kecil

–       ada tugas dan terkait dalam teks

–       ada umpan balik

B. KONSEP DASAR MODUL

Adapun Modul Diklat adalah alat bantu diklat yang digunakan dalam proses belajar mengajar berupa buku pegangan bagi widyaiswara maupun peserta diklat yang disusun secara sistematik, mencakup tujuan dan uraian materi diklat, latihan dan evaluasi terhadap peserta mengenai materi diklat dimaksud. Modul dalam Peraturan Kepala LAN nomor 5 tahun 2009 diartikan sebagai unit terkecil dari sebuah mata diklat, yang dapat berdiri sendiri dan dipergunakan secara mandiri dalam proses pembelajaran. Modul dimaksudkan untuk:

  1. mengatasi keterbatasan waktu dan ruang peserta diklat
  2. memudahkan peserta diklat belajar mandiri sesuai kemampuan
  3. memungkinkan peserta diklat untuk mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya.

Modul sebagai sarana kegiatan belajar mengajar, minimal memiliki beberapa tujuan (menurut  Peraturan Kepala BPPK nomor PER-003/PP/2009) yaitu sebagai medium:

  1. referensi materi

Modul merupakan suatu paket pengajaran yang disusun secara sistematis, terarah, lengkap sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar

  1. referensi belajar

modul sebaiknya dapat digunakan untuk referensi belajar atau pengganti tatap muka antara widyaiswara/tenaga pengajar dan peserta diklat

  1. referensi lanjutan belajar

Pendalaman lanjutan terhadap suatu objek studi tertentu seharusnya juga disajikan di dalam modul dalam bentuk catatan kaki atau kepustakaan

  1. motivator

modul digunakan untuk memperjelas dan mempermudah penyajian pesan atau materi agar tidak terlalu bersifat verbal. Selain itu modul juga dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar bagi peserta diklat dan mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan.

  1. evaluator

Modul digunakan oleh peserta diklat untuk mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya karena penggunaan modul memudahkan diklat belajar mandiri.

Modul yang baik disusun sesuai dengan kebutuhan belajar dalam sebuah proses pembelajaran. Ciri-ciri modul menurut Peraturan Kepala LAN nomor 5 tahun 2009 yaitu:

  1. dapat dipelajari oleh peserta secara mandiri, tanpa bantuan atau seminimum mungkin bantuan dari widyaiswara (self-instructional)
  2. mencakup deskripsi dan tujuan mata diklat, batasan-batasan, standar kompetensi yang harus dicapai, kompetensi dasar, indicator keberhasilan peserta, metode, rangkuman, latihan-latihan, yang secara keseluruhan ditulis dan dikemas dalam satu kesatuan yang utuh (self-contained)
  3. dapat dipelajari secara tuntas, tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain (independent)
  4. memuat alat evaluasi pembelajarn untuk mengukur tingkat kecakapan peserta terhadap modul (self-assessed)
  5. memiliki sistematika penyusunan yang mudah dipahami dengan bahasa yang mudah dan lugas, sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta diklat (user friendly)

Ada beberapa prinsip dalam penulisan modul. Menurut Peraturan Kepala LAN nomor 5 tahun 2009, prinsip tersebut yaitu:

  1. memenuhi 5 (lima) criteria modul yang baik
  2. modul yang disusun harus mengacu pada kurikulum diklat dan digunakan dalam suatu program diklat
  3. disusun secara rasional atas dasar analisis, sesuai dengan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta diklat setelah menguasai modul
  4. memuat indicator keberhasilan agar peserta diklat dapat mengetahui secara jelas hasil belajar menjadi tujuan pembelajaran
  5. isi modul harus merupakan bahan yang terkini (up to date), sesuai dengan tuntutan perkembangan
  6. memuat contoh-contoh dan latihan-latihan yang relevan sehingga peserta diklat dapat menerapkan di lingkungan kerjanya
  7. sumber pustaka yang dipergunakan minimal 5 (lima) referensi, baik dalam bentuk buku atau karya tulis ilmiah, yang tahun penerbitannya tidak lebih 10 tahun sebelum modul ditulis
  8. acuan dalam bentuk peraturan dan perundangan harus merujuk pada peraturan dan perundangan yang berlaku
  9. ditulis oleh perorangan atau tim yang ditugaskan oleh pimpinan instansi, dengan anggota tidak lebih dari 2 (dua) orang yang kompeten dalam bidang yang ditulis
  10. penulisan modul harus mengacu pada kaidah penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala LAN nomor 9 tahun 2008, tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Widyaiswara.

 

 

C. PEDOMAN PENYUSUNAN MODUL

Pedoman penyusunan modul dan Format Modul Mata Diklat menurut Peraturan Kepala BPPK nomor PER 003/PP/2009 dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini.

D. PENGEMBANGAN MODUL DIKLAT

1. Proses Penyusunan Modul Diklat

Proses penyusunan modul diklat idealnya diawali dengan tahap kegiatan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) bagi kelompok pegawai atau jabatan tertentu yang akan melaksanakan tugas tertentu. Ini bisa dilakukan antara bidang Renbang Pusdiklat bersama dengan Widyaiswara. Hasil kegiatan IKD ini kemudian disusun suatu program diklat  dalam bentuk TOR dilanjutkan dengan penyusunan kurikulum dan silabus. Atas dasar kurikulum tersebut disusun Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Rencana Pembelajaran (RP).

Pada Pusdiklat Keuangan Umum, pelaksanaan penyusunan modul mata diklat meliputi kegiatan sebagai berikut:

  1.  Penyusunan rencana kerja tahunan oleh Widyaiswara
  2.  Pengisian formulir usulan penulisan modul
  3.  Penyusunan TOR, GBPP, SAP
  4.  Penyusunan modul diklat draft I
  5.  Pelaksanaan pelatihan dan uji coba modul diklat (biasanya dipakai dahulu sebagai bahan ajar. Langkah ini tidak selalu memungkinkan untuk dilaksanakan)
  6.  Perbaikan modul diklat menjadi draft II
  7.  Pembahasan dalam suatu pertemuan yang komprehensif (seminar) dengan para ahli atau nara sumber
  8.  Perbaikan/penyempurnaan
  9.  Pengesahan dan penerbitan modul oleh Pusdiklat Keuangan Umum

Alur di bawah ini memperlihatkan tahapan proses penyusunan modul mata diklat pada Pusdiklat Keuangan Umum BPPK :

IKD –>Penetapan Program –> TOR/Kurik à Penyusunan Modul Draft I –> Uji coba modul –> Penyusunan Modul Draft II –> Seminar/Pembahasan –> Perbaikan –> Pencetakan & Penerbitan –> Monev

 2.     Rencana Pengembangan Modul

Selama mengumpulkan bahan dan referensi untuk penulisan modul, penulis modul perlu terus mengacu pada kurikulum diklat yang telah ada. Di tahap awal perencanaan pengembangan modul, perlu dipikirkan konsep penyajian materi modul agar mudah dipahami oleh peserta diklat secara mandiri. Karena itu diperlukan suatu peta konsep di awal modul. Peta konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep dan proposisi materi diklat yang memudahkan peserta memahai dan mengingat isi materi. Ketentuan tentang  Peta Konsep dapat dilihat pada Peraturan KaBPPK nomor PER 003/PP/2009.

Pengorganisasian pembuatan peta konsep sebaiknya melewati proses mindmapping atau brainstorming agar dapat memilah maupun mendeteksi materi apa yang bisa disajikan dalam modul. Dalam prakteknya bisa menggunakan aplikasi mindmapping yang banyak kita temukan di Internet. Untuk menunjukkan alur pembelajaran materi, bisa digunakan smart art pada microsot office.

3.     Pengembangan Isi/Materi Modul

Terdapat dua cara dalam mengembangkan materi modul:

Pertama yaitu dengan Pendekatan Logis. Di sini ada dua metode yaitu deduktif dan induktif. Jika menggunakan metode deduktif, penulisan modul dimulai dari umum ke khusus atau dimulai dari hal abstrak ke konkret, sedangkan metode deduktif penulisan modul dimulai dari hal umum ke hal khusus.

Cara kedua yaitu dengan Pendekatan Masalah (Studi Kasus). Materi modul yang disusun dengan pendekatan masalah dimulai dengan permasalahan yang nyata (studi kasus). Pendekatan masalah membantu peserta diklat dalam menganalisis, mendiagnosis, dan mencari alternatif solusi.

4.     Pengembangan Evaluasi dalam modul

Modul perlu memuat contoh-contoh dan latihan-latihan yang relevan sehingga peserta diklat dapat menerapkan di lingkungan kerjanya. Pembuatan bahan latihan termasuk bagian dari evaluasi dalam modul untuk mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan belajar peserta diklat.

Yang menjadi perhatian utama kita seharusnya adalah bagaimana soal latihan, tes formatif maupun tes sumatif itu adalah soal yang berkualitas? Berikut ini adalah syarat-syarat agar soal berkualitas menurut Puspendik Diknas:

a.     DIRANCANG DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH

  • Tentukan materi-materi yang hendak dibuat soal
  • Tentukan jumlah soal yang hendak disusun
  • Tentukan bentuk soal
  • Tentukan waktu tes (kapan & berapa lama)
  • Rumuskan indikator dari materi yang dipilih
  • b.    DIRUMUSKAN SOALNYA DENGAN BAIK
  • Sesuai/tidak menyimpang dari indikator
  • Atas dasar konsep ilmu yang benar
  • Mengikuti kaidah-kaidah penulisan soal
  • Menggunakan kalimat yang singkat, jelas, tegas
  • Menggunakan pengecoh yang homogen/logis
  • c.     DITELAAH/DIREVISI OLEH ORANG LAIN YANG MENGUASAI:
  • Materi yang diujikan
  • Konstruksi tes
  • Bahasa Indonesia
  • 4. DIANALISIS  Diperoleh infomasi tentang soal yang berkualitas/kurang berkualitas.

Bentuk soal latihan pada modul bisa bermacan-macam, tergantung dari tujuan pembelajaran atau standar kompetensi yang ingin dicapai. Tentunya kita tidak boleh mengesampingkan tentang kesesuaian antara taksonomi Bloom dengan jenis pengukuran dan evaluasi yang diberikan. Umumnya modul menggunakan bentuk soal pilihan ganda, benar/salah, menjodohkan, jawaban singkat dan uraian.  Berikut ini deskripsi mengenai bentuk-bentuk tes tersebut:

SOAL PILIHAN GANDA :

  • Pokok soal bisa dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan yang belum lengkap
  • Disediakan pilihan jawaban : ada 1 kunci jawaban dan 3 pengecoh
  • Keunggulan soal PG:

1) Penskoranmudah, cepat, obyektif

2) Mencakup ruang lingkup bahan/materi pokok bahasan yang luas   

3) Tepat untuk peserta ujian yang banyak

  • Kelemahan soal PG:

1) Penulisan soal lama

2) Sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi

3) Ada peluang menebak

4) Kurang berfungsi untuk meningkatkan daya nalar peserta

  • Penulisan soal PG harus berlandaskan kisi-kisi atau rumusan indikator dan mengikuti kaidah penulisan soal bentuk PG

 

Kaidah penulisan soal PG yaitu:

  1. Soal harus sesuai dengan indikator yang terdapat pada kisi-kisi.
  2. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas.
  3. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja.
  4. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar.
  5. pokok soal jangan menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda.
  6. Pilihan jawaban harus homogen dan atau logis ditinjau dari segi materi.
  7. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama.
  8. Pilihan jawaban jangan menggunakan pernyataan yang berbunyi ”semua pilihan jawaban di atas salah” atau ”semua pilihan jawaban di atas benar”.
  9. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar-kecilnya. Pengurutan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan siswa melihat pilihan jawaban.
  10. Pilihan jawaban jangan mengulang kata/frase yang sama yang bukan merupakan satu kesatuan. Bila memungkinkan, letakkan kata tersebut pada pokok soal.
  11. Gambar/grafik/tabel/diagram dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi.
  12. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar.
  13. Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya.

SOAL BENAR-SALAH

Kaidah penulisan soal benar-salah adalah sebagai berikut:

  1. Atur pernyataan Soal sesuai dengan indikator.
  2. Rumusan soal jelas, tegas, tidak mengandung pendapat yang masih dapat dibedakan (100% B/S)
  3. Hindarkan penggunaan kata : selalu, umumnya, kadang-kadang, sering kali, tidak pernah/sejenisnya.
  4. Hindarkan rumusan soal negatif ganda.
  5. Hindarkan mengutip kalimat langsung dari buku.
  6. Rumusan soal jangan terlalu panjang dan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik/komunikatif.
  7. Atur pernyataan benar dan salah secara acak.
  8. Rumusan soal mengandung satu hal/permasalahan saja.
  9. Perintah mengerjakan soal :

Silanglah B bila pernyataan BENAR

Silanglah S bila pernyataan SALAH

Perhatikan contoh soal B/S yang bermasalah berikut ini:

B-S  1. Salah satu dasar hukum pelaksanaan APBN adalah ICW.

B-S  2. Penyusunan APBN melibatkan Bank Indonesia.

B-S  3. Yang dimaksud dengan UUD 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh saja.

B-S  4. Batas usia pensiun adalah 56 tahun.

B-S  5. Tukar menukar barang bergerak harus ijin menteri keuangan bila diperlukan.

B-S  6. Pemilu di Indonesia diikuti beberapa partai politik.

B-S  7 Sehabis membaca koran pagi sebaiknya memeriksa email.

B-S  8. Surat “segera” harus dikirim secepat mungkin dan paling lambat dalam waktu 24 jam.

B-S  9. Salah satu ciri budaya pribadi orang Indonesia adalah kebersamaan. Setelah diuji oleh kenyataan dewasa ini ternyata sifat demikian tidak mempunyai sisi negatif.

B-S  10. Kalau pelayanan Anda dikeluhkan oleh orang lain, sedangkan Anda sudah berusaha sekuat tenaga memberikan pelayanan yang terbaik, maka sikap Anda sebaiknya cuek saja.

SOAL ISIAN / JAWABAN SINGKAT

Kaidah penulisan soal isian/jawaban singkat dalah berikut ini.

  1. Soal sesuai dengan indikator.
  2. Rumusan soal harus jelas dan mudah dimengerti. (terarah)
  3. Rumusan soal hanya menutup satu jawaban yang dapat dijawab dengan singkat/pasti/satu kata/satu frase
  4. Hindarkan pertanyaan/rumusan soal yang merupakan kutipan langsung dari buku.

SOAL URAIAN

Kaidah penulisan soal uraian yaitu:

  1. ditulis jelas permasalahan dan tugasnya.
  2. Dibuatkan pedoman skoring agar objektif dalam penilaian

Untuk uraian objektif (menuntut sehimpunan jawaban menurut pengertian , teori dan konsep tertentu) bisa langsung dengan penentuan skor 0 jika salah atau 1 jika benar. Jika uraian non-objektif, perlu dibuatkan skala atau checklist tertentu unutk memudahkan penilaian.

5.     Pembuatan Rangkuman

Setelah kegiatan belajar diuraikan dan diberikan contoh dan diukur dalam latihan serta tes, penulis modul harus membuat rangkuman di akhir kegiatan belajar. Tujuan merangkum adalah memberikan basic ideas tentang apa yang sudah kita tulis di setiap kegiatan belajar dalam modul kita. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

  1. Baca ulang kegiatan belajar untuk mendapatkan inti bahasan dalam kegiatan belajar tersebut.
  2. Tulis ulang inti bahasan dengan kalimat yang lain (paraphrase). Paraphrase artinyakita menulis ulang gagasan utama tadi tanpa melihat lagi KB yang baru diuraikan, dengan kalimat baru dan kata-kata yang lain namun memiliki maksud yang sama.
  3. Jangan masukkan contoh-contoh dalam rangkuman.
  4. Beri kesimpulan, kadang bisa kita masukkan final thoughts atau komentar kita sebagai penulis modul (rangkuman modul yang bagus berisi summary/ringkasan dan response/tanggapan, karena seolah seperti penuturan pengajar langsung dengan peserta diklat).
  5. Rangkuman bisa ditulis dalam beberapa paragaf.

Paragraf pertama memberikan  overview keseluruhan kegiatan belajar. Paragraf terakhir menyajikan inti ringkasan yang lebih singkat lagi (very brief summary).

  1. Edit sekali lagi dan pastikan rangkuman tidak terlalu panjang. (Tidak ada rangkuman yang lebih panjang dari isi modul dan uraian yang dibahasnya.)

 6.     Penulisan kutipan dan daftar pustaka

Cara pengutipan dan penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran bahan ajar ini.

E. REVIEW MODUL

 

Review modul adalah praktek untuk melakukan telaah mengenai suatu modul. Dalam prosedur penyusunan modul, telaah dan penilaian modul dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala Pusdiklat atau pejabat berwenang. Penilai modul bisa berasal dari internal maupun eksternal BPPK, mereka adalah ahli yang menguasai substansi materi modul. Apabila dipandang perlu, pejabat berwenang bisa mengangkat ahli bahasa setelah modul selesai dinilai oleh ahli materi. Pada praktek di Pusdiklat Keuangan Umum, penilai sekaligus pembahas dan narasumber dalam seminar modul selain subject matter expert (SME) juga dari Pusat Bahasa atau Pusat Penilaian Pendidikan dari Diknas. Tugas penilai selain melakukan penilaian terhadap modul sesuai dengan format penilaian yang dimiliki BPPK yaitu memberikan rekomendasi kepada Kepala Pusdiklat/direktur STAN atas modul yang ditelaah dan dinilai.

Form penilaian modul bisa dilihat pada lampiran bahan ajar ini.

F. Lain-lain: Ketentuan administrasi penyusunan modul

1.  Tim Penyusun Modul Diklat bekerja berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta kebutuhan dalam penyelenggaraan pelatihan.

2.  Hak Cipta dari setiap modul diklat yang telah disusun dan diterbitkan akan menjadi milik penyusun modul diklat dan Pusdiklat.

3.  Masing-masing anggota tim penyusun modul mata diklat memperoleh angka kredit yang sama sesuai dengan tingkatan modul diklat yang telah disusun dan penyusun maksimum 2 (dua) orang.

 

Besarnya angka kredit yang diperoleh dalam penyusunan modul mata diklat  menurut Peraturan Kepala LAN nomor 3 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Kegiatan WI Pertama WI Muda WI Madya WI Utama
Menyusun modul diklat sesuai spesialisasinya pada:
Diklat Prajabatan:-   Gol. I dan II-   Gol. IIIDiklat Struktural:-   Diklatpim Tk. IV

–   Diklatpim Tk. III

–   Diklatpim Tk. II

–   Diklatpim Tk. I

Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional

Diklat Fungsional Penjenjangan:

–   Tk. Dasar

–   Tk. Lanjutan

–   Tk. Menengah

–   Tk. Tinggi

Diklat Teknis

0,600,600,961,44

1,92

1,92

0,96

0,60

0,96

1,44

1,92

0,60

0,600,601,201,44

1,92

1,92

1,20

0,60

1,20

1,44

1,92

0,60

0,600,601,201,80

1,92

1,92

1,20

0,60

1,20

1,80

1,92

0,60

0,600,601,201,80

2,40

2,40

1,20

0,60

1,20

1,80

2,40

0,60

 

PENUTUP

Dengan adanya DTSS Penyusunan Modul ini maka diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan sarana mempermudah penyusunan modul mata diklat bagi para widyaiswara dan pegawai khususnya di lingkungan BPPK Kementerian Keuangan.

Semakin banyak modul mata diklat yang disusun diharapkan akan semakin memperlancar pembelajaran serta semakin berkualitas peserta diklat dan para widyaiswaranya. Disamping itu diharapkan peningkatan karier para widyaiswara akan semakin cepat karena adanya angka kredit dari penyusunan modul. Above all, kunci utama menulis berada pada seringnya kita mempraktekkan menulis itu sendiri, apa pun bentuknya. Pengetahuan tanpa aplikasi akan menjadi kurang bermakna, karena itu: keep on writing! 🙂 🙂 🙂

Pengantar Evaluasi Diklat

Secara umum evaluasi adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Dalam konteks evaluasi di lingkungan diklat, terdapat tiga istilah yang memiliki arti berbeda karena tingkat penggunaan yang berbeda, yaitu istilah pengukuran (measurement), penilaian (evaluation) dan pengambilan keputusan (decision making). Ketiga istilah ini berkaitan erat dan merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam evaluasi dalam dunia kediklatan.

Pengukuran adalah suatu prosedur untuk mendapatkan informasi atau data secara kuantitatif, dengan pemberian angka kepada suatu sifat atau karakteristik tertentu kepada seseorang berdasarkan aturan tertentu. Hasil pengukuran berupa data kuantitatif dalam bentuk angka- angka (skor). Oleh karena itu, dalam pengukuran dibutuhkan adanya alat ukur (instrumen) yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sifat dari pengukuran adalah obyektif. Pengukuran tidak membuahkan nilai atau baik buruknya sesuatu, tetapi hasil pengukuran dapat dipakai untuk penilaian atau evaluasi.

Penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program telah berhasil dan efisien. Penilaian bersifat kualitatif untuk menentukan apakah sesuatu (seseorang) tergolong kategori baik atau kurang, tepat atau tidak tepat, dan kualitas lainnya. Penilaian pada dasarnya adalah pemberian pertimbangan (judgement) terhadap skor atau angka-angka yang diperoleh melalui pengukuran. Dengan demikian dalam pertimbangan memuat faktor-faktor yang bersifat subyektif dalam kadar tertentu (relatif).

Pengambilan keputusan (kebijakan) adalah tindakan yang diambil oleh seseorang atau lembaga berdasarkan data (informasi) yang telah diperoleh dengan memasukkan berbagai pertimbangan.

Dari pengertian tersebut, jelas terlihat adanya tingkatan yang berbeda. Pengukuran tidak membuahkan nilai atau baik buruknya sesuatu, tetapi hasil pengukuran dapat dipakai untuk membuat penilaian. Penilaian memerlukan data yang baik mutunya dan salah satu sumbernya adalah hasil pengukuran. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa penilaian tetap dilakukan meskipun tanpa didahului oleh pengkuran. Demikian pula halnya dengan pengambilan keputusan. Keputusan yang baik memerlukan hasil penilaian yang baik.

Dalam perspektif critical event models, evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh tahapan siklus diklat. Pada konteks ini evaluasi dilakukan terhadap setiap tahapan mulai dari analisis kebutuhan diklat, pelaksanaan diklat sampai dengan setelah selesai pelaksanaan atau pasca diklat.

Model Evaluasi

  1. 1.    Model CIPP

Model CIPP dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam’s, merupakan model untuk menyediakan informasi bagi pembuat keputusan, jadi tujuan evaluasi ini adalah untuk membuat keputusan. Komponen model evaluasi ini adalah context, input, process dan product. Context (konteks) berfokus pada pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, masalah-masalah dan peluang yang melayani pembuatan keputusan berjalan, berupa diagnostik yakni menemukan kesenjangan antara tujuan dengan dampak ingin dicapai.

Input (masukan) berfokus pada kemampuan sistem, strategi pencapaian tujuan, implementasi disain dan cost-benefit dari rancangan yang melayani pembuatan keputusan tentang perumusan tujuan-tujuan operasional.

Process (proses) memiliki fokus lain, yaitu menyediakan informasi untuk day-to-day decision making untuk melaksanakan program, mambuat catatan atau “record”, atau merekam pelaksanaan program dan mendeteksi atau pun meramalkan pelaksanaan program.

Product (produk) berfokus pada mengukur pencapain tujuan selama proses dan pada akhir program.

  1. 2.    Model Empat Level

Merupakan model evaluasi pelatihan yang dikembangkan pertama kali oleh Donald L. Kirkpatrick dengan menggunakan empat level dalam membuat kategori hasil pelatihan. Empat level tersebut adalah level reaksi (reactions), pembelajaran (learning), perilaku (behavior) dan hasil (results). Keempat level dapat dirinci sebagai berikut :

Level 1: Reactions

Tahap evaluasi pertama yang dilakukan segera setelah pelatihan selesai diberikan. Umumnya ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Paling sederhana

dan mudah dilakukan dengan menggunakan check list. Beberapa hal yang penting untuk dievaluasi adalah:

Isi pelatihan : seberapa jauh isi pelatihan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, baik dari segi keragaman maupun kedalaman topik yang dibahas. Kualitas materi : seberapa baik kualitas materi yang dibagikan, presentasi audio dan visual yang disajikan, dan peralatan lain yang digunakan selama pelatihan. Kualitas materi yang baik menimbulkan kesan bahwa peserta mengikuti pelatihan yang bergengsi dan bukan pelatihan “asal-asalan” saja.

Metode pelatihan : seberapa sesuai metode pelatihan yang digunakan dengan topik yang dibahas. Contoh, Diklat TOEFL Preparation harusnya lebih banyak dilakukan dalam metode simulasi, latihan praktek dengan komputer dibanding ceramah saja.

Logistik : seberapa layak akomodasi dan konsumsi yang diberikan serta fasilitas pelatihan lainnya. Walaupun kelihatan sepele, akomodasi dan konsumsi dapat mempengaruhi konsentrasi. Instruktur/fasilitator : seberapa fasih mereka memberikan pelatihan. Hal ini bergantung dari kedalaman pemahamannya terhadap materi pelatihan, kemampuan melakukan presentasi materi dan kemampuan mengelola situasi selama pelatihan.

Level 2: Learning

Tahap evaluasi ini pun relatif mudah dilakukan, yang biasanya pada jam terakhir pelatihan. Tujuannya mengukur tingkat pemahaman peserta atas materi pelatihan. Jika seorang peserta pelatihan tidak dapat memahami materi pelatihan, bagaimana mungkin ia dapat mengaplikasikan perubahan dalam kinerjanya? Beberapa metode di

antaranya memberikan tes tertulis atau studi kasus pada peserta pelatihan. Simulasi pun dapat dilakukan, misalnya dengan role play. Paling sederhana adalah meminta peserta melakukan refleksi atau presentasi berupa rangkuman atas apa yang telah dipelajarinya.

Level 3: Behavior / Application

Tahap evaluasi ini ditujukan untuk mengukur implementasi peserta pelatihan di pekerjaan sehari-hari. Informasi yang dibutuhkan adalah: Tugas yang dikerjakan : proyek atau kegiatan rutin yang dilakukan sebagai bukti konkrit dari implementasi peningkatan kemampuan peserta setelah mengikuti pelatihan. Contohnya, peserta yang telah mengikuti pelatihan negosiasi dapat menyebutkan proyek

tender yang berhasil dimenangkannya.

Tim yang terlibat : pihak-pihak yang mendukung kesuksesan dari tugas tersebut. Informasi ini perlu diketahui untuk menilai seberapa besar peran peserta dalam kesuksesan tersebut.

Waktu penerapan : kapan dan berapa lama implementasi tersebut dilakukan. Jika peserta terlibat dalam proyek, maka ada batasan waktu tertentu. Berbeda dengan pengerjaan tugas rutin.

Jika implementasi tidak sesuai dengan harapan, analisis lebih lanjut perlu dilakukan. Misalnya, adakah kesempatan bagi peserta untuk melakukan implementasi? Faktor apa saja yang mendukung implementasi terjadi? Lalu faktor apa yang menghambat dan perlu diatasi? Faktor yang mendukung di antaranya adalah infrastruktur yang memadai, atasan yang terbuka, tim kerja yang solid, dll. Sementara faktor yang menghambat adalah waktu yang sempit, dana yang terbatas, resistensi terhadap perubahan, dll. Jangan sampai ditemukan kemalasan peserta sendiri sebagai faktor penghambat.

Level 4: Results / Impact

Tahap ini ditujukan untuk mengukur dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Data historis (awal) harus tersedia untuk melakukan evaluasi tahap ini. Beberapa aspek yang diukur antara lain:

o Tangible, mencakup: (1) hasil kerja, seperti produktivitas, frekuensi, kecepatan, keuntungan, % penyelesaian, (2) kualitas seperti deviasi, kecelakaan, komplain, produk gagal, (3) biaya, seperti biaya operasional, pengeluaran mendadak, (4) waktu, seperti efisiensi, lembur.

o Intangible, mencakup: (1) kebiasaan kerja, seperti absensi, kelalaian, tepat waktu, (2) iklim kerja, seperti komitmen, pengunduran diri, kerja sama, (3) keterampilan, seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, (4) kepuasan, seperti kepuasan kerja, kepuasan pelanggan, (5) inisiatif, seperti saran, penetapan tujuan, rencana strategis.

  1. 3.    Model ROI (Return On Investment)

Model ROI yang dikembangkan oleh Jack Phillips merupakan level evaluasi terakhir untuk melihat cost-benefit setelah pelatihan dilaksanakan. Kegunaan model ini agar pihak manajemen melihat pelatihan bukan sesuatu yang mahal dan hanya merugikan pihak keuangan, akan tetapi pelatihan merupakan suatu investasi, sehingga dapat dilihat dengan menggunakan hitungan yang akurat keuntungan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan pelatihan. Hal ini tentunya dapat memberikan gambaran lebih luas, apabila ternyata dari hasil yang diperoleh ditemukan bahwa pelatihan tersebut tidak memberikan keuntungan baik bagi peserta maupun bagi lembaga. Model evaluasi ini merupakan tambahan dari model evaluasi Kirkpatrick yaitu adanya level ROI (level 5), pada level ini ingin melihat keberhasilan dari suatu program pelatihan dengan melihat dari CostBenefit-nya, sehingga memerlukan data yang tidak sedikit dan harus akurat untuk menunjang hasil dari evaluasi pelatihan yang valid.

Tahap ROI paling sulit dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi nilai balik modal dari pelaksanaan pelatihan. Dibutuhkan waktu, biaya dan analisis data yang akurat untuk keberhasilan evaluasi ini. Salah satu cara adalah mengisolasi pengaruh pelatihan, ada tiga strategi yang dengan mudah diperhitungkan yaitu :

a. Perbandingan antara kelompok peserta dan kelompok bukan peserta. Kinerja antara kelompok peserta pelatihan dapat diperbandingkan dengan kelompok lain yang setara dan belum mendapatkan pelatihan. Contohnya, cara menjawab telepon yang masuk dari kelompok resepsionis peserta pelatihan Sopan Santun Bertelepon dibandingkan dengan kelompok yang belum mendapatkan pelatihan. Secara kualitatif, cara menjawab yang lebih baik dapat disimpulkan disebabkan oleh pelatihan tersebut.

b. Perbandingan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Kinerja antara sebelum dan sesudah pelatihan dari kelompok yang sama diperbandingkan. Contohnya, penjualan retail sebelum pelatihan direct selling dibandingkan dengan penjualan setelah pelatihan.

Tentu saja analisis yang dilakukan juga perlu memperhatikan tren kenaikan atau penurunan tanpa adanya pelatihan. c. Estimasi peserta terhadap presentase pengaruh pelatihan. Inilah perhitungan yang paling mudah dilakukan. Peserta pelatihan diminta untuk mengungkapkan berapa persentase pengaruh pelatihan terhadap perbaikan kinerjanya. Contohnya, peserta pelatihan Interconnecting Network Device melaporkan bahwa 70% keberhasilan mengerjakan proyek Wireless Connection disebabkan oleh aplikasi pelatihan. Sisanya, 30% lainnya oleh faktor-faktor lain, seperti proses belajar sendiri, umpan balik atasan, dll.

C. TahapanEvaluasi

 

Tahap1 : Persiapan Evaluasi

Pada langkah ini terdapat tiga kegiatan pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi yaitu : menentukan tujuan atau maksud evaluasi, merumuskan informasi yang akan dicari atau memfokuskan evaluasi dan menentukan cara pengumpulan data.

Beberapa kriteria yang digunakan dalam merumuskan tujuan evaluasi adalah: (1) kejelasan, (2) keterukuran, (3) kegunaan dan kemanfaatan, (4) relevansi dan kesesuaian atau compatibility. Jadi tujuan evaluasi harus jelas, terukur, berguna, relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan program diklat.

Dalam merumuskan informasi atau memfokuskan evaluasi harus berdasarkan kepada tujuan evaluasi. Terdapat beberapa metode dalam merumuskan pertanyaan evaluasi yaitu: (1) menganalisis objek, (2) menggunakan kerangka teoritis, (3) memanfaatkan keahlian dan pengalaman dari luar, (4) berinteraksi dengan audiens kunci.

Menentukan cara pengumpulan data, misalnya survei atau yang lain, ditentukan pula pendekatan dalam pengumpulan data. Terdapat beberapa prosedur pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif, misalnya observasi, tes, survei atau lainnya.

 

Tahap 2 : Mengembangkan Instrumen

Setelah metode pengumpulan data ditentukan, selanjutnya ditentukan pula bentuk instrumen yang akan digunakan serta kepada siapa instrumen tersebut ditujukan (respondennya). Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh instrumen evaluasi sebagai berikut: (1) validitas adalah keabsahan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, (2) reliabilitas adalah ketetapan hasil yang diperoleh, misalnya bila melakukan pengukuran dengan orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau orang yang lain dalam waktu yang sama, (3) objektivitas adalah upaya penerjemahan hasil pengukuran dalam bilangan atau pemberian skor tidak terpengaruh oleh siapa yang melakukan, (4) standarisasi untuk memastikan evaluator mempunyai persepsi yang sama dalam mengukur karena adanya petunjuk khusus pengisian data, (5) relevansi adalah kepatuhan untuk mengembangkan berbagai pertanyaan agar sesuai dengan maksud instrumen, (6) mudah digunakan.

 

Tahap 3 : Mengumpulkan Data

Dalam melakukan pengumpulan data ini dilakukan dengan berbeda-beda pada masing-masing level. Pada level reaksi data yangg dikumpulkan berupa data kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Kemudian pada level pembelajaran data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dengan menggunakan tes. Selanjutnya pada level perilaku, data yang dikumpulkan melalui observasi atau dapat juga dengan rencana aksi (action plan), yaitu rencana tahapan tindakan yang akan dilakukan oleh

peserta pelatihan dalam mengimplementasikan hasil pelatihan yang telah diikuti. Dalam hal ini para peserta harus mempunyai suatu sasaran peningkatan kinerja/kompetensi yang bersangkutan dalam unit kerja masing-masing yang kemudian diukur dengan mengunakan patokan kinerja/kompetensi yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, yaitu pada level hasil atau dampak, pada data yang dikumpulkan dapat melalui atasan, peserta pelatihan, bawahan atau rekan kerja (client).

 

Tahap 4 : Mengolah dan Menganalisis Data

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Dalam menganalisis data dan menafsirkannya (menginterpretasikan) harus berdasarkan hasil data yang telah berhasil didapatkan. Kemudian menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami dan komunikatif.

Tahap 5 : Menyusun Laporan

Melaporkan merupakan langkah terakhir kegiatan evaluasi pelatihan. Laporan disusun dengan format yang telah disepakati oleh tim. Langkah terakhir evaluasi ini erat kaitannya dengan tujuan diadakannya evaluasi. Langkah-langkah tersebut dapat dengan digunakan untuk menjawab sejauh mana evaluasi pelatihan yang akan dilakukan dan bagaimana pelaksanaan proses pelatihan dari awal hingga akhir sehingga memberikan hasil untuk improvisasi pada pelatihan-pelatihan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Diklat Propinsi Jawa Timur. Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan (Modul Management of Training). Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 2002.

Chung, KSD. Jurus Jitu Evaluasi Pelatihan (http://www.portalhr.com/kolom/2id93.html), diakses 12 Desember 2008.

Irawanto, DW. Paradigma Baru Evaluasi Efektivitas Pelatihan (http://www.portalhr.com/kolom/2id185.html), diakses 12 Desember 2008.

Kirkpatrick, DL. Seven Keys to Unlock the Four Levels of Evaluations (http://www.scribd.com), diakses 12 Desember 2008.

Lembaga Administrasi Negara RI. Metode Pengukuran dan Instrumen Penelitian (Bahan Ajar Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Madya). Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta, 2003.

McGivern, MH and Bernthal, P. Measuring Training Impact (http://www.scribd.com), diakses 12 Desember 2008.